Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan saat RDP dengan Kemenparekraf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Devi/Man

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mendorong Kemenparekraf untuk membangun narasi yang kuat mengenai pentingnya konservasi agar kebijakan yang dikeluarkan dapat terealisasi dan dipahami publik. Hal ini ia sampaikan menyoal permasalahan kenaikan harga tiket ke Taman Nasional Komodo dan Candi Borobudur yang terkait dengan isu konservasi. 

Ia mengatakan seharusnya Kemenparekraf giat membangun narasi agar para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata. "Kemenparekraf seharusnya yang memimpin narasi nasional. Jadi kita tidak masuk pada tumpang tindih siapa yang berwenang konservasi, tapi bicara tentang narasi untuk menjual daerah wisata," kata Putra saat RDP dengan Kemenparekraf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Politisi dari F-PDI Perjuangan ini mengingatkan pentingnya membangun narasi untuk mempromosikan tempat wisata di daerah dengan melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan kepedulian akan candi dan komodo. "Narasi ini yang hilang lalu kemudian digantikan angka-angka biaya paket Rp15 juta, Rp3,75 juta dan sebagainya. Ini membuat jarak antara wisatawan dengan destinasi wisata, yang tadinya bisa dijangkau menjadi jauh atau untouchable," tutur Putra.

Putra mengatakan membangun narasi merupakan tugas dari Kemenparekraf. Terutama agar wisatawan nusantara maupun mancanegara semakin antusias datang ke tempat wisata. "Tapi narasi itu tidak pernah dibangun dengan melibatkan semua elemen masyarakat sama-sama membangun, kalau itu dibangun, berapapun harganya jadi itu barang," katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan narasi yang dibangun di antaranya bagaimana masyarakat Indonesia maupun turis asing sama-sama saling menjaga kelestarian candi hingga menjaga agar komodo tidak punah. "Bahwa yang kita jaga ini adalah sacred place, kita membutuhkan kamu dan bangun sama-sama. Itu domain pariwisata dan Kemenparekraf," imbuhnya.

Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf untuk berkoordinasi dengan K/L terkait agar pengelolaan destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas dapat dilakukan lebih efektif dengan menekankan perlunya manajemen otoritas tunggal (single authority management), utamanya destinasi wisata yang terkait konservasi. (ann/aha)